DPR Lembaga Terkorup Versi Transparency International Indonesia (TII)

Kinerja Anggota Dewan Banyak Dipertanyakan, Pun Banyak Kasus Korupsi di Dalamnya

DPR kembali disemati persepsi buruk sebagai lembaga paling korup, sebagaimana dilaporkan Transparency International Indonesia (TII) pada pertengahan pekan ini. Dengan laporan terakhir TII tersebut, berarti sudah lima tahun ini parlemen kita menempati posisi sebagai lembaga yang paling korup.

Ironis dan tentu saja sangat memprihatinkan. Sebagai institusi yang berfungsi mengawas jalannya roda pemerintahan, para anggota DPR malah tidak mampu mengontrol tindakan-tindakan yang seharusnya mereka perangi. Begitu pula, sebagai wakil rakyat yang semestinya melindung kepentingan rakyat, sejumlah anggota DPR malah melahap seenaknya uang rakyat.

Tentu, tidak semua anggota dewan di Senayan bermoral korup. Namun, berbagai skandal suap dan kasus korupsi yang melibatkan para wakil rakyat dalam beberapa tahun terakhir ini menggiring persepsi buruk terhadap lembaga negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat itu.

Masih melekat kuat dalam ingatan kita nama Bulyan Royan, anggota DPR yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPT) dalam kasus dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dari Departemen Perhubungan. Kita juga masih ingat proses hukum yang dihadapi Al-Amin Nur Nasution terkait dengan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Pada 2009 ini, kita dihebohkan oleh ditangkapnya Abdul Hadi Djamal, anggota DPR yang juga caleg DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas dugaan menerima suap dana stimulus. Buntutnya pun semakin panjang, dengar terseret pula nama anggota DPR lain, seperti Rama Pratama (PKS) dan Jhonny Allen Marbun (Demokrat). Terakhir, KPK malah juga memeriksa Emir Moeis (PDI Perjuangan) sebagai saksi.

Apa artinya semua itu? Persoalan korupsi dan suap di parlemen kita tentu bukan sekadar masalah perilaku individu. Bakat rakus dalam diri sang anggota DPR, mungkin saja ya. Namun, korupsi di DPR tidak sebatas itu. Korupsi di DPR adalah komplikasi dari sejumlah persoalan: sistem/relasi kekuasaan dan moralitas sang anggota dewan sendiri.

Terkait sistem dan relasi kekuasaan, harus kita akui DPR sudah kelebihan kewenangan. Itulah yang membuat semua hal seolah bermuara di DPR. Mulai dari pembahasan anggaran, rekruitmen pejabat publik, perizinan hutan, dan sebagainya. Tidak mengherankan bila anggota DPR bisa dengan mudah menperjualbelikan kewenangannya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya.

Inilah yang kemudian melahirkan relasi kekuasaan antara kelompok politik – birokrasi – bisnis maupun masyarakat. Kehausan akan uang dan kekuasaan biasanya berputar-putar di antara ketiga relasi ini. Anggota DPR, dengan kewenangan yang ada padanya lebih sering berperan sebagai pelobi para eksekutif, baik dari pusat hingga daerah, demi mengegolkan sebuah proyek yang diincar seorang pengusaha.

Anggota DPR akhirnya tidak lebih dari seorang calo proyek yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri maupun kelompoknya. Anehnya, tak seorang pun di gedung parlemen sana yang mengawasi perilaku orang-orang seperti ini. Makanya tidak heran bila setiap tahun sekitar 30% dana APBN menguap masuk kantung oknum anggota DPR yang juga calo ini.

Karena itu, saatnya perilaku suap dan korup di DPR dihentikan dengan memangkas celah yang memungkinkan munculnya perbuatan tersebut. Pertama-tama harus didorong adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam setiap pengambilan keputusan di DPR. Semua lobi harus bersifat terbuka dan diketahui pimpinan DPR, juga oleh pers, sehingga tidak ada kongkalikong atau politik dagang sapi. Dengan demikian tak boleh ada lagi calo di DPR.

KPK juga harus terus memperkuat agenda pengawasan di lembaga parlemen dengan operasi penegakan hukum. Anggota DPR yang terbukti bersalah harus dihukum seberat-beratnya, demi rakyat dan demi masa depan Indonesia.

Bersamaan masuknya anggota parlemen baru pada awal September ini, kita harapkan gedung wakil rakyat nanti benar-benar terbebaskan dari para perusak martabat intitusi ini. Cukup sudah gedung wakil rakyat dilumuri skandal-skandal busuk yang dilakukan oleh segelintir oknum pemilik kursi di Senayan.
Wakil rakyat, tidak mencerminkan wakil untuk memperjuangkan kepentingan rakyat namun hanya kepentingan Partai, Golongan dan Pribadi. Mudah mudahan kinerja dewan mendatang lebih bagus.
*Investor*

Artikel Menarik Lain: