Dana Perang Ambalat 8 Triliun Per Bulan

Wih dana yang dibutuhkan jika terjadi perang ambalat bisa mencapai 8 triliun rupiah

Untuk mempertahankan kedaulatan ternyata sangatlah mahal, bayangkan uang yang dibutuhkan bila ternyata Indonesia harus berperang dengan Malaysia di Ambalat bisa mencapai 8 triliun per bulan, bila saja uang sebesar itu di berdayakan untuk membangaun ekonomi di pedesaan dan usaha kecil berapa banyak rakyat yang terbantu.

Oleh Karenanya pemerintah berkukuh menyelesaikan sengketa perbatasan  Indonesia-Malaysia di perairan Ambalat melalui perundingan intensif.  Meski diakui  terbuka kemungkinan menyelesaikan persoalan itu  secara militer yang dipastikan membutuhkan dana Rp 8 triliun per bulan.

Penegasan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono   saat berpidato pada pembukaan Rapimnas Pemuda Panca Marga di  Jakarta, Selasa (23/6).  ”Saya memilih  melaksanakan perundingan sangat intensif, dengan mengatakan kedaulatan  harga mati, tidak boleh sejengkal tanah pun kita lepas kepada siapa pun,” tegas Presiden.

Di hadapan sekitar 500 peserta Rapimnas Pemuda Panca Marga, Kepala Negara menegaskan, penyelesaian melalui cara-cara militer membutuhkan biaya sangat besar. Setidaknya diperlukan dana sekitar Rp 8 triliun per bulan untuk membiayai peperangan. Nilai itu, lanjutnya, belum termasuk  korban nyawa yang gugur di medan pertempuran.

“Kita tidak harus mengeluarkan anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, Rp 8 triliun tiap bulannya, belum korban jiwa, belum ‘x’ dari kita punya AD, AL, AU dan sebagainya,” kata dia.

Presiden menyatakan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Tidak ada seorang pun warga negara Indonesia yang merelakan sejengkal tanah atau wilayah lautan kepada bangsa lain.

“Kalau dengan cara damai, dengan diplomasi, dengan pendekatan di antara sesama warga bangsa bisa selesai. Itu yang lebih bermartabat,” kata Presiden.

Dia mengakui keutuhan NKRI harus tetap utuh dari rongrongan siapa pun, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Presiden kasus Ambalat muncul sejak tahun 2007. Bahkan di tengah keramaian  politik di dalam negeri saat itu sempat muncul sejumlah wacana, di antaranya menyelesaikan persoalan melalui cara militer.

“Saya sudah berlayar sampai pada titik batas Indonesia-Malaysia. Kalau saya berdiri, sekitar satu setengah meter sudah Malaysia. Saya minta teropong, saya keker di mana kapal-kapal perang Malaysia, di mana kapal-kapal kita, border (perbatasan)-nya di mana. Garis batas yang dipersengketakan di  atas dan di mana kita punya keyakinan bahwa itu adalah koridor kita. Saya katakan waktu itu, kalau memang bangsa ini  pilihannya perang, ayo. Saya di depan, bukan di belakang,” kata dia.

Namun, lanjutnya,pemerintah lebih mengutamakan pola penyelesaian yang lebih rasional. “Yang penting tidak ada satu meter pun wilayah kita lepas dan kita bisa menyelesaikan tanpa perang. Tidak kah itu yang lebih bermartabat?  Tidak kah itu yang lebih tepat?,” kata Presiden.

Menurut Presiden, ada pihak-pihak yang mengatakan dulu Pulau Ligitan dan Sipadan   lepas ke tangan Malaysia. “Beda. Ligitan dan Sipadan dulu sekali diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Ini  tidak pernah kita serahkan kepada siapa-siapa,” ujar dia.

Cuma terkadang terpikir bila perang dengan Malaysia bagaimana yah?

Ref: Investor