Pesan Buat Pak SBY, 400 Triliunnya Bila Mungkin Jangan Ditambah Ya Pak

Walau belum berakhir perhitungan suara dan masih dalam proses, bila melihat hitung cepat dari banyak lembaga survei maka sepertinya slogan pasangan SBY Boediono “Lanjutkan” benar benar di amini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama selama kurun waktu pemerintahan beliau 2004 sampai 2009 ini utang pemerintah bertambah sebesar Rp 400 triliun dari semula pada tahun 2004  sebesar Rp 1.300 triliun menjadi Rp 1.700 triliun. Kita cukup berbangga hati terlepas dari lintah darat IMF yang selama ini membelenggu perekonomian kita, namun sebaiknya kita tidak masuk lintah darat lainnya. Bila kuta hitung punya hitung bila penduduk Indonesia 230 juta maka tiap tiap penduduk Indonesia memiliki utang sebesar Rp7.391.304.35 (7,3 Juta) lumayan juga ya, sempat susah juga hitung angka ini maklum kalkulator saya digitnya nggak cukup (Rp 1.700 triliun itu ternyata Rp 1.700.000.000.000.000.- wah banyak sekali ya nol nya.

Mudah mudahan Periode ke 2 dari pemerintahan SBY bersama Boediono yang ahli ekonom bisa mulai mengurangi utang yang besar ini secara bertahap, bukankan semakin kecil tingkat utang luar negeri semakin bagus, memang negara tanpa utang luar negeri juga sepertinya susah.

Menurut Ekonom Rizal Ramli, pemerintah perlu menerapkan beberapa kebijakan terkait utang, seperti pemotongan utang najis (odious debt) yang banyak dikorupsi. Langkah lain, pemerintah perlu melindungi kedaulatan sumber daya alam dengan merevisi Undang-Undang (UU) Migas dan Minerba. Selain itu, pemerintah perlu menghemat anggaran dengan mekanisme leasing pada barang-barang milik negara.

Metode leasing, kata dia,  dapat mengurangi alokasi belanja modal yang saat ini mencapai Rp 400 triliun  menjadi sekitar Rp 50-70 triliun. Sedangkan sisanya sekitar Rp 330 triliun dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi di atas 10%,  bukan hal mustahil. Rizal menambahkan, pemerintah harus merevisi UU Penanaman Modal, karena dinilai sangat liberal.  UU tersebut justru mendorong  masyarakat semakin konsumtif, padahal tidak ada bangsa yang bisa maju jika pola hidup masyarakatnya  sangat konsumtif.

“Pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz saja sampai mengatakan UU Penanaman Modal Indonesia merupakan yang paling liberal di dunia,” ujar dia.

Sedangkan Hendri menuturkan, jumlah utang pemerintah kurun 2004-2009 yang melonjak,  memang dapat membantu mempertahankan jumlah  cadangan devisa dan nilai tukar. Meski demikian, kata dia, perbaikan kondisi ekonomi   yang diperoleh dari utang,  bersifat semu.

Semoga kita bisa menjadi bangsa yang lebih mandiri karena kita adalah bangsa kaya….