Benarkah Para Teroris Itu Sering Berkunjung Ke BIN ? (Undercover)

Polemik seputar peledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009 terus berlanjut. Penulis buku ‘Di Balik Bom Kuningan’, Umar Abduh mengatakan, pelaku pemboman bukan dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Dijelaskan, sejak JI tidak lagi di bawah kendali Abdullah Sungkar yakni pada 1999, jaringan JI terpecah belah. Antara lain kelompok Abu Bakar Baasyir yang mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang berprinsip tidak akan menyerang musuh yang lagi duduk-duduk santai.

Gaya Teroris " Siapakah Mereka Sesungguhnya?" Kenapa Beraksinya Kok di Indonesia

“Abu Bakar Baasyir melarang menyerang musuh yang bukan di daerah konflik. Jadi, JI tidak terlibat. Yang ada, JI terlibat di daerah konflik sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama muslim, di luar negeri sekalipun mereka akan membantu,” ujar Umar Abduh yang dikenal dekat dengan aktifis JI, dalam sebuah diskusi bertema ‘Apa dan Bagaimana Teroris’ yang digelar di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/7). Talkshow  ini juga disiarkan jaringan radio Trijaya FM.

Lantas, siapa pelaku bom di Marriott dan Rizt Carlton? Dengan lugas mantan napol kasus Woyla itu mengatakan, pelaku berasal dari kelompok teroris yang sudah terkooptasi oleh intelijen Indonesia. “Jaringan itu sering keluar masuk di Pejaten,” ujarnya enteng. Hanya saja, dia tidak menyebut secara gamblang bahwa yang dimaksud adalah markas Badan Intelijen Negara (BIN) yang berada di Pejaten, Jakarta Selatan.

Lantas, Umar Abduh membeberkan sejumlah hal yang menurutnya aneh. Pertama, selalu saja setiap terjadi peledakan bom, aparat kepolisian langsung menyebut nama Noerdin M Top. Padahal, lanjutnya, seluruh teroris alumni Afganistan mahir merakit bom. Menurutnya, sebenarnya peran Noerdin hanyalah sebagai penentu akhir siapa yang layak melakukan eksekusi. “Dia yang terakhir menentukan siapa yang layak menjadi pengantin sahid,” ucap peneliti di Centre for Democracy and Social Studies (CeDsos) itu.

Skandal Ali Imron dan Brigjen Pol Gorries Mere yang ngopi bareng di Starbuck Coffee ?

Keganjilan kedua, selalu saja aparat kepolisian tidak berhasil menangkap Noerdin . “Dia dikejar setelah lari. Ini ada apa?” ujarnya. Kalau mau serius, mestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Kepala BIN Syamsir Siregar untuk cepat menangkap Noerdin M Top. “Presiden mestinya menegaskan, ‘kalau tidak tertangkap saya pecat Kapolri dan Kepala BIN’. Jangan ditangkap menunggu saat yang tepat,” cetusnya.

Keganjilan ketiga, gambar yang ditayangkan rekaman CCTV menunjukkan bahwa kamera CCTV bergerak mengikuti langkah pelaku pemboman. “Selama ini, yang saya tahu, kamera CCTV itu statis. tapi ini kok bisa tengok kanan kiri. Apa ada handycam? Ini harus dipertanyakan,” sergahnya berapi-api. Dia menyatakan, sikap negara tidak jelas dalam mengatasi terorisme. “Ini proyek terorisme, bukan proyek untuk mengatasi terorisme,” imbuhnya.

Keempat, sore hari setelah ada peledakan bom, Presiden SBY malah memerankan dirinya sebagai juru bicara Kapolri. Dia menduga ada orang-orang di sekeliling presiden yang memberikan informasi di luar prosedur. “Sehingga presiden tak fokus ke bom tapi lebih ke politis,” ujarnya. Akibatnya presiden kuwalahan sendiri menghadapi penilaian publik atas pidatonya itu.

Ketua Moderate Muslim Society, Zuhairi Misrawi yang juga hadir sebagai pembicara diskusi berharap jangan sampai terjadi ‘perselingkuhan’ antara teroris dengan negara. Kalau ini benar terjadi seperti diduga Umar Abduh, katanya, maka Indonesia bisa seperti Pakistan dan Afganistan yang setiap saat terjadi peledakan bom yang berbau politis. “Negara jangan bermain-main dengan gerakan ini. Teroris itu penjahat, bukan justru dirangkul dan bahkan digunakan untuk politisasi,” ujarnya. Dia juga menanggapi pernyataan Umar. “Kalau ada kelompok teroris yang keluar masuk BIN, itu harus dijelaskan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, pakar psikologi sosial dari Universitas Padjajaran Bandung Zaenal Abidin berharap, jangan ada lagi spekulasi-spekulasi yang justru bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani terorisme. (sam/JPNN)

Artikel Menarik Lain: