PKS Sangsikan PDIP Akan Sepenuh Hati Gabung Koalisi
Ruang Hati | Aug 21, 2009 | Comments 2

PKS meragukan niat koalisi PDIP Sepenuh Hati
Presiden PKS Tifatul Sembiring mengingatkan SBY agar berhati-hati merangkul PDIP. Dia ragu PDIP akan all out kalau jadi diajak masuk ke lingkaran dalam koalisi. Sebab, ada tarik ulur yang masih cukup kencang antara kelompok pro koalisi dan pro oposisi di internal partai berlambang banteng moncong putih itu.
“Apakah kader PDIP dan strukturnya sudah qonaah (ikhlas, Red) dan tenteram kalau berkoalisi. Apalagi, saat mengajukan gugatan sangat seru begitu,” kata Tifatul Sembiring di Jakarta, kemarin (20/8). Dia mengakui kursi PDIP di DPR memang cukup signifikan. Namun, tak ada jaminan mereka akan solid mendukung pemerintahan SBY.
Tifatul punya analisa mengapa PDIP terdorong untuk berkoalisi dengan SBY. Salah satu pemicunya, menurut dia, adalah suksesi besar Kongres PDIP pada April 2010. Kalau Megawati jadi lengser dan penggantinya bukan dari trah Soekarno, misalnya Puan Maharani atau Guruh Soekarnoputra, maka tantangan yang dihadapi PDIP semakin berat.
Proses beroposisi selama lima tahun terakhir telah membuat sumber daya PDIP menjadi terbatas. “Tidak ada yang di pemerintahan, bisnis kurang mau mendekat,” katanya. Apalagi, kalau ke depan, dengan kepemimpinan baru, PDIP tetap beroposisi.
“Makanya, Pak Taufiq (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat/Deperpu PDIP Taufiq Kiemas, Red) lebih rasional. Kalau memasukkan beberapa kadernya ke jajaran kabinet SBY, PDIP tentunya akan mendapat ‘setrum baru,” ujar Tifatul.
Tifatul berpandangan PDIP sebaiknya tetap beroposisi. Ini bukti konsistensi PDIP sebagai partai penantang. Di lain sisi, DPR juga bisa terhindar dari potensi kemandulan. Karena dengan PDIP, kekuatan pendukung pemerintah di parlemen sudah mencapai 70 persen. Belum lagi kalau Golkar ikut bergabung.
“Membangun negara tidak harus lewat kabinet. Jika saya PDIP, saya akan terus beroposisi. Biar rakyat tidak bingung ini pelajaran politik model apa,” ujarnya. PKS khawatir jatah kursinya terganggu? “Itu sudah beres sebelum pilpres,” jawabnya, lantas tertawa.
Tifatul, lebih jauh, memastikan belum ada kesepakatan final mengenai ketua MPR. “Kami dengan rekan-rekan koalisi yang lain belum membicarakannya,” tegas dia.
Dia mempertanyakan, apakah SBY merasa aman kalau kader PDIP, yakni Taufiq Kiemas yang menjadi ketua MPR. “Selama ini, SBY aman karena Pak Hidayat Nurwahid (kader PKS, Red) juga yang menjadi ketua MPR,” kata Tifatul.
Kubu PDIP mengklaim sudah ada kesepakatan dengan Partai Demokrat untuk mengusung Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR. Sebelumnya, Wasekjen DPP PKS Zulkieflimansyah mengatakan PKS tidak tertarik ikut memperebutkan kursi Ketua MPR. Alasannya, kader PKS, Hidayat Nurwahid sudah menjabat Ketua MPR periode 2004–2009.
Sementara itu, sinyal bakal merapatnya PDIP ke SBY memang semakin nyata. Rabu malam lalu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo dan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR Syarief Hasan menggelar pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Taufiq Kiemas yang mendampingi Megawati mengucapkan selamat atas kemenangan SBY.
Di tempat terpisah, anggota Deperpu PDIP Sabam Sirait menegaskan bahwa PDIP dan Demokrat dalam pertemuan Rabu malam sama sekali tidak membicarakan kemungkinan koalisi di kabinet. Pembicaraan hanya menyentuh persoalan pimpinan DPR dan MPR. “Kalau boleh tentunya kami ingin semua bisa mufakat saja,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR.
Mengenai ucapan selamat untuk SBY, Sabam memastikan itu bukan karena mitra koalisi mereka, yakni Prabowo dan Gerindra sudah melakukannya terlebih dulu. “Masak partai kami di dorong-dorong baru maju. Pasangan SBY-Boediono sudah dinyatakan resmi terpilih oleh KPU, jadi boleh dong,” kata Sabam.
Ketua FPD di DPR Syarief Hasan mengatakan PDIP memang telah memutuskan untuk mencalonkan Taufiq Kiemas. “Demokrat menghargai itu. Tapi, kami menyerahkannya kepada mekanisme saja,” katanya. (pri/JPNN)
Artikel Menarik Lain:
Filed Under: Ruang Berita Politik




