Fakta, Beberapa Kekayaan Kita Yang Sudah Disedot Malaysia

Kekayaan RI banyak yang mengalir ke Malaysia. Tak hanya warisan budaya berupa tarian adat dan peninggalan sejarah yang ”dirampas”, kebun sawit milik petani pun diakuisisi secara masif oleh investor Malaysia.

Menurut data Association of Plantation Investors of Malaysia in Indonesia (Apimi), investor Malaysia telah menguasai kebun sawit milik rakyat Indonesia hingga 2,1 juta hektar (ha) atau lebih besar dari kebun rakyat milik petani sekitar 1,8 juta ha. Ini mengancam RI sebagai produsen terbesar minyak sawit (crude palm oil/CPO).

Departemen Pertanian (Deptan) berjanji akan menertibkan kepemilikan lahan sawit yang ditengarai banyak berpindah tangah kepada pemodal Malaysia secara ilegal ini. Tak hanya itu, di tengah banyaknya industri plywood dalam negeri gulung tikar karena kekurangan bahan baku, Malaysia menadah ekspor kayu gelondongan ilegal dari RI. Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengatakan, daerah perbatasan Kalimantan dan Malaysia merupakan ajang penebangan liar para cukong kayu. ”Anehnya, negara penadah kayu ilegal dari hutan RI ini justru mendapat predikat sebagai pelestari lingkungan, sebaliknya RI dikenal sebagai pembabat hutan alam,” katanya.

Masih panjang daftar aksi pebisnis Malaysia dan political will dari pemerintah negeri jiran itu yang merugikan Indonesia. Untuk itu, pemerintah diminta mengambil sikap tegas agar kekayaan sumber alam dan warisan budaya RI tidak terus mengalir ke Malaysia secara tidak layak. Caranya dengan mematenkan warisan budaya RI dan menertibkan akuisisi lahan secara ilegal yang kini disinyalir telah mencapai 30% dari perkebunan sawit RI seluas 6,7 juta ha. Demikian rangkuman wawancara Investor Daily dengan mantan Dubes RI untuk PBB Makarim Wibisono, pengamat intelijen Wawan Purwanto, Dosen Pasca-sarjana UI jurusan Hubungan International Bantarto Bandoro, pengamat Pariwisata dan Direktur Lembaga Pengembangan Informasi Diyak Mulahela, perancang batik Josephine Werratie, dan Kepala Pusat Informasi & Humas Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudhar) Surya Dharma di Jakarta, Jumat (28/8).

Harus Proaktif

Bantarto Bandoro menegaskan, RI harus proaktif melindungi kekayaan budaya nasional dan sumber daya alam agar manfaatnya tidak mengalir ke negara lain. Sejumlah website menyebutkan, sekitar 32 warisan budaya RI, 21 di  antaranya diklaim milik Malaysia, salah satunya adalah Tari Pendet.

”Pertanyaannya, apakah Pemerintah Indonesia memiliki political will dalam melindungi kebudayaan nasional,” kata Bantarto saat dihubungi Investor Daily, kemarin.

Menurut dia, aksi semena-mena Malaysia yang mengklaim warisan budaya RI itu menunjukkan Malaysia lebih hebat dari Indonesia dalam segala hal. “Pemerintah sangat pasif. Ini menunjukkan pemerintah RI tidak memahami betapa pentingnya nilai-nilai budaya Indonesia. Dalam kata lain, Indonesia tidak memandang serius masalah ini,” papar dia. Hal senada diungkapkan Diyak Mulahela. Menurut dia, klaim budaya Indonesia, seperti tari Pendet, reog Ponorogo, batik, dan sebagainya merugikan industri pariwisata Indonesia. “Pariwisata Indonesia terdiri atas wisata budaya, kuliner, dan lain-lain. Kalau itu diklaim negara lain, pasti sangat merugikan,” katanya.

Diyak mengaku sulit menominalkan kerugian yang diderita bangsa Indonesia akibat klaim Malaysia atas budaya RI. Yang jelas, Malaysia dengan promosi Trully Asia bisa mendatangkan 22 juta wisatawan dengan perolehan devisa sekitar US$ 22,05 miliar pada 2008. Pada tahun yang sama, RI hanya mampu mendatangkan wisatawn 6,43 juta dengan perolehan devisa US$ 7,65 miliar.

Diyak mengakui, minimnya wisatawan asing (wisman) yang datang ke Indonesia bukan hanya karena budaya RI diklaim Malaysia, tetapi lebih disebabkan minimnya promosi tentang wisata di Indonesia. “Malaysia menganggarkan dana promosi pariwisata US$ 100 juta per tahun, sedangkan Indonesia hanya US$ 15 juta per tahun,” katanya. Akibatnya, RI tidak masuk bursa pariwisata dunia.

Selain itu, kualitas layanan publik di Indonesia jauh di bawah Malaysia. Dari bandara, reservasi pesawat dan hotel, sampai wisman kembali pulang dilayani dengan baik. “Pengalaman mendapat pelayanan yang menyenangkan itu akan terus membekas di ingatan mereka,” katanya. Sementara itu, Josephine Werratie memprihatinkan warisan budaya, termasuk batik, yang diklaim negara lain. Agar warisan itu tidak berpindah tangan ke negara lain, ia menyarankan di bentuk badan yang bertugas mencatat karya anak bangsa untuk kemudian dipatenkan. “Ini dilakukan agar dunia tahu apa dan bagaimana sejarah sebuah budaya tercipta, mengakar, dan berkembang di daerah tersebut,” katanya.

Hak Paten

Menurut Makarim, Malaysia mengklaim sejumlah kebudayaan Indonesia karena minimnya budaya di sana. Malaysia, kata dia, sedang mencari identitas dan karena marasa satu rumpun mereka menggunakan budaya RI untuk promosi wisata mereka. Untuk menyelamatkan warisan budaya, kata dia, pemerintah RI harus menyusun daftar kebudayaan yang terdapat di seluruh Indonesia dan kemudian mematenkannya.

Dengan adanya perlindungan terhadap kebudayaan Indonesia, kata Makarim, semua bakal berlangsung aman. “Ketika Malaysia menayangkan iklan pariwisata dengan menampilkan tari-tarian dari Indonesia, Pemerintah bisa mengklaim dan meminta royalti terhadap mereka. Semakin sering iklan itu ditampilkan, royalti yang diterima semakin banyak,” papar Makarim.

Ia menjelaskan, pemerintah tak bisa menuntut Malaysia karena tidak memiliki hak paten yang berlandaskan hukum. Solusi terbaik, kata Makarim, Pemerintah Indonesia harus segera mematenkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Kemudian, Indonesia juga harus berani mempromosikan kebudayaan-kebudayaan daerah dalam rangka menggaet wisatawan mancanegara dan lokal. Hal senada diungkapkan Wawan Purwanto. “Ini pelajaran bagi pemerintah Indonesia agar segera mematenkan seluruh kebudayaan Indonesia sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Tengku Faizasyah mengatakan, pemerintah Malaysia telah meminta maaf menyusul kontroversi tari Pendet.  “Permintaan maaf sudah disampaikan kepada Menbudpar Jero Wacik oleh perwakilan kementerian Kebudayaan Malaysia,” katanya, di Jakarta, kemarin.

Menurut Faiz, perwakilan Malaysia menjelaskan iklan Malaysia yang menampilkan tari Pendet merupakan produksi Discovery Chanel. Malaysia tidak pernah ada pernyataan resmi mengklaim tari Pendet sebagai budaya negeri jiran tersebut. “Sejauh pantauan kami, permasalah itu sudah selesai sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi,” katanya. Jubir Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan, permintaan maaf Malaysia menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan masalah yang selama ini membuat rakyat RI marah.Kini, waktunya Malaysia dan Indonesia untuk meredakan ketegangan emosional. “Sekarang perlu cooling down,” ujarnya.

Memanas

Hubungan RI dan Malaysia memanas belakangan ini setelah keluarnya tarian Pendet dalam promosi wisata negeri jiran itu. Tak hanya itu, di sejumlah website juga merilis lagu Indonensia Raya yang diplesetkan oleh warga Malaysia sehingga melukai hati rakyat Indonesia.

Berbagai kalangan menyayangkan sikap Malaysia yang kerap mengklaim budaya RI. Sebelumnya, mereka mendaku reog, angklung, batik, wayang, lagu Rasayange. Tak hanya itu, RI juga pernah bersengketa dengan Malaysia memperebutkan Blok Ambalat yang kaya minyak.

Ada dugaan, Malaysia berkepentingan untuk mengebiri ekonomi RI yang kaya sumber daya lama, budaya, dan tempat-tempat wisata. Bahkan, jaringan tororis Noordin M Top, yang membuat citra RI tercoreng akibat peledakan di sejumlah tempat, diprediksi tak lepas dari skenario intelijen Malaysia.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mensinyalir operasi terorisme Noordin di Indonesia selama tujuh tahun terakhir merupakan permainan oknum-oknum intelijen Malaysia yang tidak menginginkan Indonesia maju dari segi ekonomi dan pariwisata. Aksinya itu tak hanya menelan korban jiwa dan luka-luka, tetapi telah menurunkan kepercayaan internasional terhadap iklim bisnis dan pariwisata Indonesia.

Kalangan DPR menyerukan agar pemerintah RI tegas menyikapi kebijakan politik Malaysia yang merugikan RI. ”Pemerintah jangan lembek, harus mengambil sikap tegas agar Malaysia tidak semena-mena kepada bangsa Indonesia,” kata anggota DPR Permadi. (Sumber: rw/es-Investor Daily)