Ironis, Kalau Nasib Sekolah di Kota Besar Saja Seperti Ini Apalagi di Pelosok

Inilah kondisi sekolah yang mengenaskan di Surabaya itu, bagaimana di pelosok dan pedalaman?

Meski berstatus kota metropolis, masih banyak sekolah negeri di Surabaya yang berkondisi mengenaskan. Contohnya, SDN Kertajaya I. Kerusakan sekolah itu begitu parah. Hanya tiga ruang kelas yang layak untuk tempat belajar. Selain tiga kelas yang masih layak itu, di sekolah tersebut masih ada satu ruangan yang kerusakannya tak terlampau parah. Itu juga dipakai tempat belajar-mengajar. Namun, ”Kami harus siaga, kalau-kalau ada plafon yang jatuh,” kata Kepala SDN Kertajaya I Susy Setyawati R.

SDN Kertajaya I memang tergolong sekolah tua. Pembangunannya rampung pada 1961. Sejak sekitar sembilan tahun lalu, sekolah itu mulai lapuk. Enam ruang kelas plus ruang guru banyak dimakan rayap. Pada 2005, sudah banyak atap yang ambrol.
Bukan hanya itu, jika musim hujan, sekolah tersebut kebanjiran hingga ke kelas-kelas. Paginya, siswa terpaksa bersih-bersih sebelum pelajaran dimulai. Lalu, pada 2005, sekolah tersebut mulai mengajukan proposal perbaikan. ”Pada 2006, kami dapat DAK (dana alokasi khusus) untuk perbaikan sekolah,” terangnya.

Kondisi sekolah di kawasan lain yang memprihatinkan, kapan pendidikan kita dapat perhatian

Namun, dana DAK itu hanya boleh digunakan untuk memperbaiki maksimal tiga ruang kelas. Sisanya harus digunakan untuk memperbaiki mutu sekolah. Misalnya, membeli buku-buku perpustakaan dan alat peraga.

”Kalau boleh, kami ingin memperbaiki seluruh sekolah saja, tapi tidak bisa. Jadi, cuma tiga ini yang bagus,” jelas Susy.

Dia mengungkapkan, sekolahnya punya sembilan rombongan belajar (satuan kelas). Namun, karena yang bisa difungsikan hanya empat ruang kelas, termasuk ruang yang setengah rusak, sekolah itu terpaksa ”memampatkan” siswa. Kelas-kelas sederajat digabungkan, jam belajar dijadikan pagi-siang. Kelas satu berisi 44 siswa, kelas 2 (50 siswa), kelas 3 (60 siswa), kelas 4 (50 siswa), serta kelas 5 dan 6 masing-masing 35 siswa.

Pendidikan hanya sebagai pelengkap penderita nasib anak bangsa

Susy menegaskan, mereka tak ingin berada dalam kondisi ”siaga bruuuk” tersebut lebih lama. Namun, mereka memang tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, tanda-tanda bantuan belum tampak. Yang mereka harapkan memang hanya bantuan itu, sehingga belajar-mengajar sekolah tersebut bisa normal kembali.

Yang memprihatinkan di sekolah tersebut bukan hanya ruang kelas. Ruang guru dan ruang kepala sekolah idem ditto. Ruang guru yang sekarang sejatinya adalah ruang usaha kesehatan sekolah (UKS). Tapi, karena ruang guru ambrol, UKS tersebut difungsikan sebagai ruang guru. Besarnya sekitar 4 x 2,5 meter. Tidak cukup untuk menampung semua guru.

Karena itu, beberapa guru kadang duduk-duduk di emperan kelas jika ruang guru penuh. Sebagian ”numpang duduk” di ruang kepala sekolah yang ukurannya juga tidak jauh berbeda.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Tri Rismaharini menyatakan bahwa pemkot akan memperbaiki SDN Kertajaya I tahun ini juga. Namun, rehab yang dilakukan hanya bersifat sementara. Dinding yang retak akan ditambal. Begitu pula plafon dan rangka atap yang sudah tua.

Rehab ditargetkan selesai akhir tahun. Sebab, perbaikan hanya ditujukan agar belajar-mengajar lancar lebih dulu. ”Sudah ada uangnya kok. Tinggal mengerjakan,” ungkapnya.

Tahun depan, bappeko berencana merelokasi sekolah tersebut ke lahan yang lebih luas di tepi jalan raya. ”SD Kertajaya tempatnya ndlesep,” ujar Risma. Pemindahan tersebut, selain mengganti bangunan yang rusak, dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa.

Sementara itu para anggota Dewan setempat Bancakan Pesangon Rp 1,3 Miliar

Sementara itu setiap ganti periode anggota dewan selalu belanja mobil dinas mahal

Anggota DPRD Jawa Timur yang mengakhiri tugasnya 31 Agustus 2009, bakal mendapatkan uang pesangon total sebesar Rp 1,357 miliar. Dana sebesar itu bakal diberikan kepada 131 anggota dewan, baik yang menjabat hingga 31 Agustus dan yang diganti di tengah jalan.

“Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24/2004 tentang kedudukan protokoler
keuangan pimpinan dan anggota DPRD,” ujar Sekretaris DPRD Jatim Edi Purwinarto.

Nilai dana jasa pengabdian yang diberikan dihitung berdasarkan tahun yang dilalui di DPRD dikalikan uang representasi. Untuk anggota DPRD Jatim, uang representasi sebesar Rp 2,25 juta, wakil ketua DPRD Rp 2,4 juta, dan ketua DPRD Rp 3 juta. Seorang anggota yang menjabat selama lima tahun penuh akan mendapat enam kali uang representasinya atau Rp 13,5 juta.

Koordinator Jatim Parliamentary Wacth Umar Sholahuddin mengatakan, uang itu tidak pantas diterima. Hal itu karena DPRD belum menunjukkan fungsi maksimal. “Fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan untuk kepentingan publik dalam lima tahun terakhir mendapat nilai merah. Sangat lucu kalau mendapat uang jasa pengabdian,” ujarnya (Sumber : JPNN & Poskota)

“Masa depan bangsa ini kedepan bisa kita lihat dari kualitas pendidikan anak-anak kita saat ini”

” Pernahkah kalian para anggota dewan yang terhormat memikirkannya dan tidak hanya memikirkan pesangon, studi banding ke luar negeri bersama istri, juga anggaran mobil dinas yang selalu ganti setiap ganti periode”