Uedan, Rp 46 Miliar Uang Rakyat Dipakai Hanya Untuk Pelantikan Anggota DPR dan DPD

Wakil kita yang semasa kampanye menjanjikan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sepertinya masih belum peka pada keadaan sosial rakyat

Bayangkan bila separo dari uang sebesar Rp 46 Miliar itu misal Rp 23 miliar dibuat untuk beli beras yang paling bagus untuk rakyat lah misal saja 1kg 10 ribu maka bisa dapat 2300 ton beras dan kira kira tidak terdengar lagi cerita kelaparan di Papua sana.  Bila saja uang segitu dipakai untuk membantu sektor UKM berapa ribu UKM dari sektor informal bisa terbantu, atau untuk membantu pendidikan mayarakat yang tidak mampu, wow berapa puluh ribu anak bisa sekolah layak. Sungguh tidak masuk akal bagi pikiran rakyat yang awam ini melihat angka sebesar itu hanya untuk sebuah acara pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih periode 2009-2014.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit seperti dikutip ruanghati.com dari JPNN menilai besarnya uang rakyat yang dipakai untuk menjalankan proses pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 yang dilakukan oleh tiga kesekjenan (Setjen KPU, DPR dan DPD) merupakan sebuah tindakan korupsi dalam perspektif sosiologis yang sangat menyakiti hati rakyat.
“Proses pelantikan itu ternyata mengandung unsur korupsi dalam perspektif sosiologis. Sebab, dengan acara yang sama, yakni orientasi dan pelantikan anggota DPR dan DPD, ternyata ada tiga sekretariat jenderal yang mengeluarkan dana. Masing-masing Setjen DPR, DPD dan KPU, dengan total keseluruhan anggaran Rp 46 miliar lebih,” kata Arbi Sanit, saat berdiskusi bersama Hasrulla dari Universitas Hasanuddin, Makasar, Ibrahim Fahmi Badoh (Koordinator Divisi Politik Korupsi ICW) dan Arif Nur Alam (Direktur Indonesia Budget Centre) di press room DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9).

Sense of Crisis Anggota Dewan harusnya lebih peka

Selain adanya unsur korupsi secara sosiologis, lanjut Arbi, proses penghamburan duit rakyat itu sekaligus merupakan sebuah pemborosan yang dilakukan secara sistematis oleh banyak instansi pemerintahan. Termasuk oleh Departemen Keuangan selaku bendahara negara. “Ini sebuah gejala kemunduran demokrasi, di mana seharusnya uang negara untuk mengurus dan melayani rakyat menjadi oligarkhi yang semua kekayaan negara untuk kepentingan penguasa,” katanya.

Ditegaskan Arbi, saat ini negara Indonesia tengah mengalami kemandegan dalam pelembagaan. Yang ada hanya orang-orang dengan berbagai kepentingan (oligarkhi), lalu berkumpul memperjuangkan kepentingannya. Kalau kepentingan itu tidak untuk kepentingan elit, katanya pula, untuk apa ada pelantikan. Ia pun memaparkan bahwa pada tahun 1955 lalu, tidak satupun di antara anggota DPR yang dilantik. Prosedurnya sangat simple, di mana partai menyurati caleg terpilih, lalu caleg terpilih melapor ke Setjen DPR dan terus bekerja untuk rakyat.

“Apa urusan KPU dengan pelantikan DPR itu? Siapa dia, sampai-sampai kasak-kusuk melantik anggota DPR dan DPD?” tanya Arbi Sanit pula.

Sementara itu, Hasrulla menyikapi proses pelantikan anggota DPR dan DPD si Indonesia serta tiga kesekjenan yang terkait dengan prosesnya itu, sebagai puncak ‘orgasme politik’ yang dilakukan oleh politisi Indonesia dan pejabat pemerintahan. “Mereka itu melakukan ‘orgasme’ di atas kemewahan pelantikan anggota parlemen yang termegah semenjak bangsa ini lahir,” tegas Hasrulla.

Hedonisme, lanjutnya, secara sengaja diperkenalkan kepada wakil rakyat. Padahal dalam kampanyenya, semua calon anggota dewan menjanjikan kesederhanaan dan kepedulian terhadap rakyat. Sementara fasilitas yang mereka nikmati adalah menginap di Hotel JW Marriott yang tarifnya Rp 2,5-4 juta semalam. “Saya pikir, itulah karakter asli para pejabat negara ini,” ujar Hasrulla pula.

Hasrulla pun menyesalkan partai pemenang pemilu legilatif, yakni Partai Demokrat dan partai berbasis Islam seperti PKS dan PPP, yang ternyata ikut hanyut dalam kemewahan dengan pendanaan berasal dari pajak dan hutang negara itu. Buktinya katanya, hingga kini belum satupun di antara mereka yang menolak fasilitas mewah tersebut. Sementara menurut Arbi, dengan kemenangan PKS di Kota Jakarta pun, ternyata juga sama sekali tak membawa perubahan. “PKS itu bereaksi jika Israel melancarkan serangan ke berbagai wilayah di Ghaza. Tapi kalau korupsi, mereka tenang-tenang saja,” imbuhnya.

Sedangkan Arif Nur Alam menyatakan pesimis terhadap keberhasilan kegiatan orientasi anggota DPR dan DPD yang dilakukan selama empat hari itu. “Program orientasi dan proses pelantikan itu sesungguhnya sebuah perselingkuhan anggaran yang dilakukan secara sistematis oleh banyak instansi,” katanya, sembari menambahkan bahwa perselingkuhan anggaran ini pasti akan berlanjut terus ke kegiatan-kegiatan rapat demi membahas anggaran daerah seperti DAU, DAK dan lain-lainnya. (JPNN)

Artikel Menarik Lain: