Indonesia Bukan Sarang Teroris, Tapi Sarang Koruptor !!

Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi mengeluarkan pernyataan yang cukup menggelitik terkait berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. “Selama ini Indonesia serig disebut Sarang Teroris. Ini Tidak benar, karena kalau menyangkut teroris, justru Indonesia itu korban. Indonesia itu sarang koruptor, bukan sarang teroris,” ungkap Hasyim Muzadi saat menyampaikan pernyataan bersama NU dan Muhammadiyah  menyambut 1 Muharam 1431, di Jakarta, Sabtu (19/12).
Hasyim menegaskan, Indonesia memang tak lekang dari Korupsi. “Dan kalau mau jujur, kasus korupsi ini kan mencoreng umat muslim, sebab di sini negara muslim yang terbesar korupsinya. Kalau sudah begini, yang tertampar duluan pastilah orang NU dan Muhammadiyah,” ujar Hasyim menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Hasyim menegaskan sejak awal NU dan Muhammadiyah sepakat dan mendorong pemberantasan korupsi dilakukan dengan gerakan nasional antikorupsi, namun pemerintah dan DPR hanya membentuk komisi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “KPK itu terlalu kecil dibandingkan dengan korupsi yang begitu besar. Karena itu tidak mungkin menghindari tebang pilih. Persoalannya siapa yang menyuruh menebang?” tanya Muzadi.

Haruskan pemberantasan korupsi diberlakukan sebagaimana di China

Hasyim mengakui selama ini KPK memang berhasil menangkap para koruptor. Namun, menurutnya, itu bukan berarti KPK memberantas Korupsi. “Karena, yang ada selama ini, rezim yang berkuasa melibas rezim sebelumnya. Jadi, hanya seperti balas dendam saja,” katanya.

Karena itu, Hasyim mengharapkan ada konsep  yang komprehensif dengan gerakan moral tersendiri dalam memberantas korupsi. “Presiden memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini. Sedangkan Muhammadiyah dan NU memiliki kewajiban dan tanggung jawab Nahimunkar.”

Sementara, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan kasus dugaan korupsi Bank Century merupakan perampokan yang harus segera dituntaskan. “Kasus korupsi Bank Century ini harus segera dituntaskan dan diadili siapa yang terbukti melakukan korupsi,” ujar Din.

Din juga menyatakan dukungan terhadap putusan Pansus skandal Century tentang penonaktifan wakil Presiden Boediono dan Menkeu Sri Mulyani, yang diduga terkait dengan kasus ini. “Tuntutan masyarakat sudah seperti itu. Dengan demikian, pansus ini sudah sejalan dengan tuntutan rakyat. Kami mendukung,” kata Din. (Jawapos)

Artikel Menarik Lain: